Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Keuangan Negara (BPK) tahun 2017, total dana perimbangan untuk Provinsi Papua sebesar Rp 3,7 triliun dan dana otonomi khusus sebesar Rp 8,2 triliun, sehingga total pendapatan Pemerintah Provinsi Papua dari transfer pusat tahun 2017 sebesar Rp 11,9 triliun.
"Namun, dana sebesar itu ternyata tak bisa membantu warga Papua sejahtera. Yang menikmati keuangan dari dana perimbangan dan otsus [otonomi khusus], hanya elit-elit dan birokrat Papua," kata Ferdy Hasiman, peneliti Alpha Research Database, dikutip CNBC Indonesia, Rabu (11/9/2019).
Ferdi yang juga penulis buku Freeport : Bisnis Orang Kuat Vs Kedaulatan Negara ini mengatakan angka kemiskinan Papua dalam 5 tahun belakangan saja tidak pernah beranjak naik. Per September 2016 angkanya sebesar 28,54%, sementara tahun 2017 turun sedikit sebesar 27,62% dan tahun 2018 sebesar 27,74% mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS) 2019.
Data-data itu menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Papua paling tinggi dari 34 provinsi di Indonesia, di belakang Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Angka kemiskinan itu sejajar dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua. Terhitung sejak tahun 2013-2019, IPM Papua tidak bergerak dan selalu konsisten di angka 34. Angka IPM ini berbanding lurus dengan buruknya angka kesahatan, pendidikan, buta huruf dan standar hidup.
Ketimpangan itu, tegasnya, bisa dilihat dari Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) per September 2017 sebesar 1,93% dan 2018 sebesar 1,82% dari rata-rata nasional sebesar 0,43% (2017) dan 0,41 % (2018).
"Hal itu terjadi karena dana dari Jakarta ke Papua hanya memperkaya segelintir elit dan birokrat Papua dan hanya porsi terkecil dana diperuntukan bagi rakyat miskin," tegas Ferdi.
LANJUT HALAMAN 2: Pemprov Papua gagal kelola dana
(tas/hps)
from CNBC Indonesia https://ift.tt/2NRCANX
via IFTTT
No comments:
Post a Comment