Sabar Ibu Sri Mulyani, Karena Memang Anda Menteri Segalanya!

"Dan untukmu, salah satu wanita kebanggaan bangsa, kami berdoa. Semoga selalu yang terbaik menyertai tiap langkahmu, Ibu. Terimakasih untuk semua daya dan semangat dalam tiap karya terbaikmu. Teladanmu telah menguatkan kami untuk tak pernah lelah mencintai negeri ini."

Potongan kalimat tersebut di atas merupakan bagian dari ucapan 'Selamat Ulang Tahun' dari jajaran Kementerian Keuangan untuk Menterinya, Sri Mulyani Indrawati.

Sri Mulyani Indrawati, yang pada 26 Agustus kemarin merayakan hari kelahirannya tengah menjadi sorotan utama. Di tengah tugas beratnya sebagai Bendahara Negara yang harus menjaga ketahanan fiskal, Sri Mulyani kini diserang banyak pihak terkait defisit BPJS Kesehatan.

Seolah-olah otak di balik naiknya iuran BPJS Kesehatan adalah seorang Menteri yang kejam yakni Sri Mulyani.

Foto: Surprise Sri Mulyani di holding room mezzanine kemenkeu

Sedikit mundur ke belakang atau tepatnya pada 21 Agustus 2019, Sri Mulyani di Komisi XI DPR jadi bulan-bulanan para anggota dewan. Saat itu Komisi XI tengah membahas defisit yang terjadi di BPJS Kesehatan.

Intonasi bicara yang meninggi nampak dari seorang Sri Mulyani ketika terus dihujani pertanyaan oleh para anggota Komisi XI DPR.

Dalam rapat itu, Sri Mulyani menumpahkan kekesalannya terkait persoalan defisit keuangan BPJS Kesehatan lantaran berbagai pihak seolah terus bertanya kepadanya bagaimana penyelesaian masalah defisit itu. Padahal, menurutnya, persoalan defisit ini bukan sepenuhnya tanggung jawab utamanya sebagai Menteri Keuangan.

"Kami ini kan Menteri Keuangan, bukan Menteri Keuangan Kesehatan atau Menteri Kesehatan Keuangan," ujar Sri Mulyani dengan nada tinggi.

Seorang Menteri Keuangan, sambungnya, hanya berurusan dengan masalah ini ketika ada anggaran yang harus dialokasikan untuk program JKN KIS. Anggaran perlu dirumuskan karena negara memang bertanggung jawab untuk memberikan jaminan kesehatan dalam bentuk subsidi pembayaran iuran, misalnya untuk kelas kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Ya, karena Sri Mulyani adalah Menteri Segalanya.

Selama periode pertama pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) Sri Mulyani juga menjadi seorang Menteri BUMN. Di DPR, karena Rini Soemarno diboikot, maka yang kerap menggantikan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat adalah Sri Mulyani.

Secara teknis, Menteri Kesehatan juga punya banyak peranan. Melalui Permenkes atau Peraturan Menteri Kesehatan, maka dapat diatur lebih jauh mengenai Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional. Sementara, sang Dirut sendiri lah yang harus bertanggung jawab penuh kepada Presiden.

Relasi antara BPJS Kesehatan dan Presiden ini sudah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Pada Pasal 7 Ayat 2, disebutkan, "BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Presiden."

Jokowi pernah menegur langsung Dirut BPJS Kesehatan Fahmi Idris terkait defisit tersebut.

Foto: Presiden Joko Widodo pada, Jumat malam, 23 Agustus 2019, menyempatkan diri menyapa sejumlah talenta muda dari berbagai daerah. (Biro Setpres RI)

Jokowi, di hadapan para pimpinan rumah sakit saat membuka Kongres Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), menunjuk hidung sang dirut.

Jokowi heran suntikan dana Rp 4,9 triliun yang diberikan pemerintah lewat APBN masih kurang untuk menutup defisit BPJS.

"Harus kita putus tambah Rp 4,9 triliun (untuk defisit BPJS). Ini masih kurang lagi. 'Pak masih kurang. Kebutuhan bukan Rp 4,9 triliun'. Lah kok enak banget ini, kalau kurang minta, kalau kurang minta," kata Jokowi.

Jokowi meminta Fahmi untuk segera memperbaiki manajemen, sistem hingga masalah-masalah yang ada di BPJS. Tak lupa, Jokowi juga turut menegur Menteri Kesehatan Nila F Moeloek. Ini semata-mata karena Jokowi merasa harus turun tangan langsung untuk menyelesaikan defisit yang melanda BPJS Kesehatan yang harusnya cukup di tingkat Kementerian.

"Masa setiap tahun harus dicarikan solusi. Mestinya sudah rampunglah di (tingkat) Menkes, di dirut BPJS. Urusan pembayaran utang rumah sakit sampai Presiden. Ini kebangetan sebetulnya. Kalau tahun depan masih diulang, kebangetan," kata Jokowi.

Nah yang terjadi saat ini semua mata tertuju pada Sri Mulyani saat memberikan masukan soal iuran. Seolah lupa ada seorang Menteri Kesehatan, Dirut BPJS, bahkan Seorang Presiden Jokowi sendiri yang nantinya akan memutuskan.

HALAMAN SELANJUTNYA >>>> KENAPA IURAN HARUS NAIK (NEXT)

(sef)

Let's block ads! (Why?)

from CNBC Indonesia https://ift.tt/2UhxI5R
via IFTTT